 |
| Ket: Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Sambas juga menggelar rapat koordinasi bersama anggota DPRD Kabupaten Sambas Komisi II, Diskumindag bidang perdagangan, BRI Cabang Sambas KCP Singkawang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Prov Kalbar. Jum'at (7/10/2022) |
Kabarsambas.com - Kartu Tani sudah tidak bisa digunakannya untuk menebus pupuk bersubsidi menjadi keluhan para petani di Kabupaten Sambas.
Bupati Sambas, H. Satono menanggapi hal tersebut dan meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas untuk mengambil langkah strategis guna membantu petani.
Sehingga penggunaan kartu tani tersebut ditunda hingga awal tahun 2023 dan para petani bisa menebus pupuk bersubsidi mereka dengan menggunakan metode yang lama.
“Kebijakan penggunaan Kartu Tani ini adalah dari pemerintah pusat, guna mengawasi dan memastikan pupuk siterima oleh para petani dengan tepat sasaran, namun pada pengaplikasiannya ada kendala di lapangan yang membuat kartu tersebut belum bisa dipergunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Bupati Satono menegaskan, penggunaan kartu tani mau tidak mau harus ditunda hingga seluruh infrastruktur penunjangnya siap dan tidak ada kendala apapun dalam penggunaannya.
“Kita melihat situasi dimana para petani padi saat ini kebanyakan sudah selesai menanam bibit padi dan mulai memasuki masa pemupukan, hal tersebut tidak boleh tertunda, pupuk harus mereka terima tepat waktu sehingga tepat juga masa pemupukannya, kita bersyukur Pemerintah Pusat akhirnya mau untuk menunda sementara penggunaan kartu tani tersebut dan Kembali kepada skema penyaluran pupuk seperti yang sudah dilakukan,” Tutupnya.
Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Sambas juga menggelar rapat koordinasi bersama anggota DPRD Kabupaten Sambas Komisi II, Diskumindag bidang perdagangan, BRI Cabang Sambas KCP Singkawang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura provinsi Kalimantan barat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas Mursanif mengatakan, rapat koordinasi antara pemerintah Daerah bersama anggota DPRD Komisi II Kabupaten Sambas beserta dinas terkait membahas tentang Kartu Tani.
"Hari ini kami sama-sama melakukan rapat koordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Sambas, Diskumindag bidang perdagangan, pihak Bank BRI Sambas serta para penyuluh mengenai permasalahan kartu tani yang menjadi permasalahan bagi para petani khususnya di Kabupaten Sambas," katanya.
Mursanif menjelaskan, dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa penggunaan kartu tani baru akan dipergunakan pada 1 Januari tahun 2023.
"Tadi kita dengar bersama, dari dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat bahwa penggunaan penerapan pupuk bersubsidi dengan kartu tani nantinya akan dimulai kembali pada 1 Januari 2023 nanti, jadi untuk sementara waktu senggang antara Oktober 2022 hingga awal Januari 2023 akan kita tunda," jelasnya.
"Dari senggang waktu yang ada kita harapkan pihak terkait Khususnya Bank BRI harus memperhatikan betul terkait program penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani pada tahun 2023 nanti dan terpenuhinya kartu tani yang tercetak dan tersalurkan, termasuk perangkat lunaknya seperti EDC dan jaringan," sambungnya.
Mursanif berharap, masyarakat Kabupaten Sambas khususnya para petani untuk memaklumi dan bersabar dengan waktu yang telah ditentukan.
"Saya berharap masyarakat untuk tetap bersabar dengan apa yang menjadi permasalahan ini, dengan waktu yang segang semoga permasalahan yang telah terjadi saat ini dapat dioptimalkan dengan baik sehingga berjalan dengan baik tanpa permasalahan lagi," ucapnya.
Para petani kata Musanif, bisa mendapatkan pupuk mereka dengan cara yang sebelumnya digunakan, agar pupuk bersubsidi bisa secepatnya disalurkan.
"Untuk penyaluran pupuk kepada para petani nantinya akan menggunakan tahap seperti awal sebelumnya, saya dan optimis hal ini akan berjalan sesuai perencanaan dengan waktu antara Oktober 2022 hingga 1 Januari 2023," sambungnya.
Mursanif menyampaikan, rapat koordinasi tersebut sebagai tindak lanjut atas kejadian pada Kamis 6 Oktober 2022 kemarin dari para petani yang melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Sambas.
"Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian dari para petani yang melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Sambas dengan tuntutan mempertanyakan kejelasan dari penggunaan kartu tani," ucapnya.
"Dengan hadirnya kartu tani ini kan dimaksudkan agar para petani yang nanti menggunakannya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan sangat mudah, hal ini juga merupakan bentuk program pemerintah bersama Bank BRI namun, jelang satu tahun ini masih belum bisa digunakan sebagai fungsinya," tutupnya.
Ditempat yang sama, anggota komisi II DPRD Kabupaten Sambas Erwin Johana mempertanyakan kesiapan pihak Bank BRI untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan kartu tani.
"Sebelumnya saya sangat setuju dengan program yang direncanakan ini, artinya kita masyarakat Sambas dituntut untuk menyesuaikan keadaan zaman dengan serba Era Digitalisasi ini, namun dari program ini kesiapan dari pihak Bank BRI sendiri apakah mampu melayani masyarakat yang menggunakan kartu tani," katanya.
"Realisasi kartu tani di Kabupaten Sambas per 2021 kemarin sebanyak 55305 sedangkan jumlah petani kita sesuai data RDKK sebanyak 65277 sedangkan, jumlah Bank BRI yang ada di Kabupaten Sambas ini terbatas, belum lagi melayani masyarakat yang ingin melakukan transaksi lainnya, ini jelas nampak tergambar nantinya akan ada antrian panjang, dan pengunduran waktu kembali, pihak Bank juga wajib untuk melakukan tiga hal yaitu mencetak dan menyerahkan kartu tani, menyiapkan mesin EDC di kios-kios pupuk bersubsidi dan menyiapkan pula sinyal internetnya untuk penggunaan mesin tersebut," sambungnya.
Dia memperkirakan, dalam hal tersebut akan membutuhkan kerja ekstra dari pihak Bank BRI dan penambahan personil baru.
"Artinya dalam meningkatkan pelayanan khusunya masyarakat yang menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus benar-benar diperhatikan, agar tidak ada pengunduran waktu kembali dan kemungkinan pihak terkait harus menambah personil baru untuk melayani masyarakat yang menggunakan kartu tani," katanya.
Bank harus segera menyerahkan data Kartu Tani mereka kepada Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Sambas, agar mereka bisa tahu mana yang sudah valid dan tidak, serta segera menyerahkan kartu Tani kepada mereka yang belum menerimanya,” Pungkasnya. (Sai)